TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI mengumumkan utang luar negeri (ULN) Indonesia per kuartal ketiga tahun ini US$ 394,6 miliar atau turun bila dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai US$ 403,6 miliar. Turunnya nilai utang tersebut dipicu oleh penurunan ULN sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral serta sektor swasta.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyatakan, secara tahunan, posisi ULN kuartal III-2022 terkontraksi 7 persen (year-on-year/yoy). "Lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 2,9 persen (yoy)," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Selasa, 15 November 2022.
Pada kuartal ketiga tahun ini, utang luar negeri mencapai US$ 182,3 miliar. Angka itu di bawah kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 187,3 miliar. Bila dilihat secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi 11,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,6 persen (yoy).
Adapun penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh perpindahan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain. Dengan begitu, porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik turun seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global.
Baca: Presidensi G20 Indonesia Upayakan Dorong Utang Negara Miskin USD 12,9 Miliar Dihapus, Caranya?
Erwin menjelaskan pelunasan atas beberapa pinjaman program dan proyek yang jatuh tempo turut mendukung penurunan ULN pemerintah pada periode laporan.
Untuk sementara, kata dia, penarikan ULN pada kuartal ketiga tahun ini masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sementara itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Sedangkan, dukungan ULN oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN pemerintah).
Kemudian untuk sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6 persen).
Selanjutnya: Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman...
